NETRALITAS KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

10 Januari 2024

Lihat Berkas & Download

SURAT EDARAN
NOMOR 140/087 /2024
TENTANG
NETRALITAS KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA PADA PELAKSANAAN PEMILU DAN
PILKADA TAHUN 2024

     Dalam rangka mendukung terwujudnya Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil serta dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa, maka diperlukan netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.


a. Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa
Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :
Dasar Hukum:

  • Pasal-pasal 29 huruf b menyatakan bahwa " Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang meguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan latau golongan tertentu". Pasal 29 huruf g menyatakan bahwa "Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik" Pasal 29 huruf j menyatakan bahwa "Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah".
  • Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa "Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dikenal sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis". Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan "Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak dilaksanakan, dilakukan Tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian ".
  • Pasal 51 huruf b menyatakan bahwa "perangkat desa dilarang membuat keputusan yang dapat menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu".
  • Pasal 51 huruf g menyatakan bahwa "perangkat desa dilarang menjadi pengurus partai politik".
  • Pasal 51 huruf j menyatakan bahwa "perangkat desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala desa".
  • Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa "perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis". Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan "Dalam hal sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian". 

b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

  • Pasal 280 Ayat (2) huruf h dan I menyatakan bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan kepala desa dan perangkat desa.
  • Pasal 280 ayat (3) menyatakan bahwa "setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye Pemilu".
  • Pasal 494 menyatakan bahwa "setiap Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa dan perangkat Desa dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

  • Demikian untuk menjadi perhatian dan dipedomani dalam pelaksanaannya.

Share :