AGENDA TRAMTIB

FGD Arsitektur SPBE Kabupaten Sukoharjo di Ruang Wijaya II

22 November 2022

FGD Arsitektur SPBE Kabupaten Sukoharjo di Ruang Wijaya II

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai unsur bagian penting dalam pelaksanaan Arsitektur untuk menciptakan keterpaduan. Arsitektur menjadi salah satu Untuk itu, Kabupaten Sukoharjo turut mendorong akselerasi pembangunan arsitektur SPBE nasional.

Bahwa, Arsitektur SPBE Kabupaten Sukoharjo akan pula disusun sebagai pedoman dalam membangun arsitektur di instansi organisasi perangka daerah ,” 
dalam Focus Group Discussion Penyusunan Model Referensi Arsitektur SPBE Kabupaten Sukoharjo di Ruang Wijaya II.

Dengan terwujudnya SPBE yang terpadu, diharapkan akan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara instansi pusat dan pemerintah daerah, sehingga akan membentuk satu kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Langkah untuk menciptakan keterpaduan adalah dengan membangun tata kelola SPBE dan membuat tools melalui arsitektur SPBE.

Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Setelah tersusun Arsitektur SPBE Nasional, maka setiap instansi diberikan amanat untuk membangun arsitektur SPBE di tingkat instansi dan pemdanya masing-masing.

Untuk membangun Arsitektur SPBE Nasional maka langkah awal yang dilakukan adalah dengan menyusun model referensi. “Model referensi arsitektur SPBE akan dijadikan pedoman dalam membangun arsitektur,”.

Model referensi arsitektur penting untuk disusun terlebih dahulu agar arsitektur SPBE yang akan dibangun oleh setiap instansi pusat dan pemerintah daerah nantinya memiliki pola atau framework yang sama. Arsitektur SPBE nasional penting untuk segera disusun mengingat saat ini di tingkat pemerintah pusat pelaksanaan SPBE sudah mencapai kemajuan yang cukup baik, namun kemajuan pemerataan SPBE di tingkat daerah saat ini masih kurang optimal.

Bila ada indikator masih ada diskrepansi yang cukup tinggi antara pusat dan daerah. Dan, bila maturitas dari penerapan SPBE masih berada di skala dua, yang artinya proses pelaksanaan SPBE masih sangat kental dengan ego sektoral. Untuk itu, diperlukan Arsitektur SPBE Nasional agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi bisnis pemerintahan. 
Selain itu, arsitektur SPBE nasional ditujukan untuk mengurangi duplikasi infrastruktur dan sistem informasi, menerapkan standardisasi TIK, berbagi data dan informasi, memudahkan integrasi layanan SPBE, dan meningkatkan efisiensi biaya SPBE.

Share :